UU ITE : kalau memang harus direvisi, kenapa tidak?

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari sudah 'melebar' kemana-mana. Pihak Kejaksaan Agung telah memeriksa PN Tangerang dan sudah mengakui ada kelalaian dalam penanganan kasus tersebut. Pengurus Besar IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dan RS Omni, pihak Komisi IX akan mengirimkan rekomendasi ke Departemen Kesehatan untuk mencabut izin operasional RS Omni Internasional. Bahkan kasus ini sudah mendunia. Di headline Strait Times tanggal 3 Juni 2009 tercantum : Jailed for Hospital Complaint.

Dalam satu acara bincang-bincang antara Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot Dewa Broto dan seseorang yang mewakili blogger (saya lupa namanya) serta Prita Mulyasari di salah satu stasiun televisi swasta, Gatot Dewa Broto mengakui bahwa kurangnya faktor sosialisasi UU ITE  No. 11 Tahun 2008 sedikit banyak menimbulkan masalah di masyarakat. Dari acara ini juga saya baru mengetahui (termasuk Prita Mulyasari) bahwa selain tidak tepatnya pasal 27 ayat 3 dari UU ITE dikenakan kepada Prita Mulyasari, ternyata ada pasal lain yang menyangkut mengenai penahanan yaitu dalam pasal 43 ayat 6 : "Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam".

Tapi yang terjadi di lapangan adalah berbeda. Niat baik dari Prita Mulyasari memenuhi panggilan PN Tangerang, tidak serta merta ditanggapi secara baik dan bahkan pada hari yang sama PN Tangerang langsung menahan dan memasukkan Prita Mulyasari ke dalam penjara. Apakah ada unsur 'kerjasama' antara RS Omni dan pihak pengadilan? Atau benarkah informasi bahwa adanya pemberian layanan gratis kepada jaksa di Kejari Tangerang oleh Omni International? Saya tidak tau dan tidak mau mencampuri sampai ke sana.

Yang hendak saya soroti adalah, apakah karena kurangnya faktor sosialisasi UU ITE ini, sehingga pihak kejaksaan tidak mengetahui dan meneliti adanya pasal 43 ayat 6 seperti yang telah disebut di atas. Lha, kalau saja pengadilan Negeri Tangerang yang jaraknya hanya 'sepelemparan batu' dari Ibukota Jakarta dimana UU ITE ini disahkan tanggal 21 April 2008 tidak mengetahui secara lengkap isi UU ITE ini, bagaimana pula dengan kantor-kantor kejaksaan yang ada didaerah-daerah? Jangan-jangan ada jaksa yang malah baru mengetahui adanya UU ITE karna kasus Prita Mulyasari ini mencuat.

Alangkah bijaksananya bila pihak Depkominfo mau me-review pasal-pasal mana yang masih bersifat multitafsir, yang masih banyak menimbulkan masalah dan bahkan kalau perlu merevisinya. Kita semua butuh payung hukum/aturan seperti UU ITE ini, itu pasti. Tapi jika ada pasal-pasal yang membuat masalah, dan bahkan menjadikan semacam ketakutan bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya, jelas kita tolak. Pak Gatot sendiri menyatakan bahwa dengan kasus Prita ini, pihaknya khawatir jika gelombang penolakan terhadap UU yang masih seumur jagung itu bertambah besar.

Pak Gatot, bapak tentu tidak ingin-kan, para blogger yang katanya jumlahnya sudah hampir 1 juta ini, jadi takut untuk posting, takut dipenjara, lalu berhenti posting dan hanya posting job ripiu saja? hehe...Padahal kalau hanya posting job ripiu aja juga ngga baik pak..PR blog pasti digebuk sama om gugel. Bapak juga tidak ingin-kan, kalau semua orang menjadi trauma seperti yang dialami Prita?

Mudah-mudahan semua pihak terkait mau mengkaji ulang UU ITE sehingga UU ini benar-benar dapat melindungi semua warga, dan bukan dijadikan alat bagi pihak-pihak tertentu untuk menghukum pihak lain, terutama pihak yang lemah. Dan kita tidak perlu menunggu sampai ada Prita-prita lain, barulah UU ITE ini direvisi. Kalau memang harus direvisi, kenapa tidak?

PS : Pak Gatot, saya menulis artikel ini tidak kena pasal 27 ayat 3 UU ITE kan?

Sumber gambar : www.stephenlangitan.co.nr

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share