PT Freeport: Kerugian Negara & Kemiskinan Masyarakat Papua

Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua - Indonesia dengan produksi 40.9 ton per tahun? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Triliun per tahun. Itulah produksi sampingan PT. Freeport Indonesia (FI).

Kenapa disebut produksi sampingan PT. Freeport Indonesia, karena produksi utama Freeport adalah tembaga yang besarnya 18 juta ton. Perak 3400 ton. Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua saja (belum termasuk area tambang freeport di area lain di Papua) = 1600 Ton.

Dengan harga 300 ribu/ gram (harga pasar sudah di atas 400 ribu/gram) didapatkan total = 480 triliun. 50% saja kembali ke Papua, sudah kaya raya. Jika 480 triliun itu dibagi ke 2.8 juta penduduk Papua, rata-rata per orang punya kekayaaan = Rp. 171 juta, termasuk bayi yang baru lahir. Itu baru dari emas di 1 (baca : satu) gunung emas di Papua dari belasan gunung emas yang dimiliki. Dan hanya baru dari emas saja. Belum lainnya.

Dari hasil tembaga di Grasberg saja (tidak termasuk lainnya) Freeport Indonesia menghasilkan USD. 178 milyar atau Rp. 1.600 triliun. Jika 1.600 triliun tersebut dibagi rata ke 2.8 juta penduduk Papua, masing-masing per orang akan menerima = Rp. 5.715 juta. Hampir Rp. 6 milyar per orang. Ditambah produksi perak yang terdapat di area tambang Grasberg saja, total pendapatan Freeport adalah USD 298 Milyar atau Rp. 2.682 triliun.

Jika Rp. 2.682 triliun hasil kekayaan emas, tembaga dan perak yang di Grasberg Papua itu saja dibagi 2.8 juta penduduk = Rp. 9.8 milyar !! Penduduk Papua punya pendapatan perkapita Rp. 9.8 M selama 47 tahun atau rata-rata ICP = Rp. 208 juta per tahun. Hanya dari Grasberg !!

Tapi tahukah anda berapa royalti yang dibayar Freeport Indonesia dari seluruh usaha tambang mineral di Indonesia? Hanya Rp. 12 Triliun per tahun.

Contoh: tahun 2007, pendapatan yang dilaporkan Freeport Indonesia USD 5.13 Milyar. Pajak yang dibayar hanya USD. 1.3 milyar dan royalti USD 133 juta. Berapa keuntungan PT. Freeport Indonesia tahun 2007 itu setelah dipotong pajak dan royalti? USD 3.234 juta atau Rp. 29 triliun !!!!

Adakah negara di dunia ini yang "sebodoh" Pemerintah Republik Indonesia? Dimana-mana hasil tambang itu lebih 50% nya dinikmati negara, bukan kontraktor! Bagaimana bisa diterima akal sehat, negara terima pendapatan total hanya 13 Triliun sedangkan PT Freeport untung bersih 29 Triliun? (2007).

Total pendapatan PT. Freeport 2004-2008 = USD 17.893 milyar atau Rp. 161 triliun. Total untuk Republik Indonesia = USD 4.481 milyar atau Rp. 40 Triliun. Hebatkan? Freeport untung bersih Rp. 121 triliun kurun waktu 2004-2008, penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161 Triliun. Sebagai bentuk sedekah, PT. Freeport Indonesia keluarkan 1% utk rakyat Papua. Selama kurun waktu 2004-2008 rakyat Papua dapat 1% atau Rp. 1.61 Triliun.

Apakah negara kita pernah audit berapa sebenarnya kandungan emas, tembaga, perak dan lain-lain yang ada dikonsesi tambang Freeport Indonesia? Tidak pernah. Padahal luas tambang Grassberg itu hanya seperlima dari luas tambang Freeport yang 2.6 juta Ha atau 6% dari luas Papua. Jika kita punya presiden yang mau nasionalisasi tambang Freeport kayak Venezuela atau Bolivia, Republik Indonesia tidak perlu ngemis-ngemis cari utang ke Bank Dunia.

Saya kaget ketika Wamen (Wakil Menteri) ESDM bilang pajak batubara kita hanya 25% dan royalti max 6%. Total 31%. Negara rugi, kontraktor kaya raya. Bagaimana bisa, batubara yang lebih gampang exploitasinya dikenakan royalti dan pajak bagian negara yang lebih rendah dibandingkan migas? Edan ! Harusnya batubara dan tambang mineral lainnya juga diperlakukan seperti migas. 70-80% bagian untuk negara, 20-30% untuk kontraktor. Semua elemen bangsa, utamanya DPR harus berani desak pemerintah realisasikan Pasal 33 UUD kita. Sudah saatnya kita berhenti jadi bangsa pengemis.

Tahukah anda sebagian besar galian tambang di Freeport Indonesia itu tidak diolah di Papua tapi tanahnya langsung dikapalkan dan dikirim ke luar negeri?

Kita bisa harapkan renegosiasi kontrak tambang-tambang kita pada SBY. SBY sudah akui AS sebagai negara keduanya. Dia tidak peduli dengan nasib rakyat RI.

Apakah Jakarta/ Freeport pernah peduli dengan Papua? Apakah ada SD, SMP, SMA, PT terbaik dibangun di Papua? Tidak. Supaya rakyat Papua tetap bodoh. Apakah Jakarta/Freeport ada bangun jalan lintas Papua? Tidak ada. Supaya akses ke tambang-tambang kekayaan alam itu tidak bisa ditembus publik. China menawarkan pembangunan jalan trans Papua gratis kepada Indonesia. Indonesia menolak karena Amerika Serikat tidak setuju.

Adakah Rumah Sakit terbaik dibangun di Papua? Tidak ! Rakyat Papua tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Infrastruktur publik di Papua paling buruk di seluruh Indonesia. Disengaja demikian agar Papua tidak bisa maju. Rakyatnya tak boleh pintar. Rakyat Papua yang mau dapatkan sekolah dan pelayanan kesehatan terbaik harus ke Jawa. Sekolah di UGM atau berobat di Jakarta/Surabaya.

Padahal Papua adalah daerah yang tingkat penyebaran aids-nya tertinggi di Indonesia. Kenapa bisa Jakarta tidak peduli? Sengaja ? Jakarta menyuap Papua dengan bikin kaya dan bikin mabok elit Papua. Membiarkan korupsi gila-gilaan oleh pejabat-pejabat Papua. Rakyatnya menderita.

Papua punya semuanya : emas, tembaga, migas, perak, uranium, hutan, laut yang kaya ikan, bahkan batubara. Kemana itu semua? China dengan cadangan devisanya terbesar didunia & butuh pekerjaan/investasi telah sukses bangun infrasturktur gratis di Afrika. Indonesia menolak. Sama halnya ketika Malaysia tawarkan jembatan semananjung Malaka - Sumatera gratis ke Indonesia. Hatta Rajasa menolak. Takut.

Saya pernah berkunjung ke HPH PT. Irmasulindo di Papua. Kalo tidak salah dapat konsensi 390.000 ha. Kayu-kayu Papua ditebang, dijual. Setelah kayu-kayu hutan habis ditebang, lahan ditanami kelapa sawit. Benar-benar kekayaan alam yang luar biasa. Apakah ada untuk rakyat Papua? Hutan di Papua menurut karyawan PT. Irmasulindo lebih gampang ditebang daripada hutan di Sumatera. Geografinya lebih mudah. Kayak atm bank.

Saya pernah ketemu dengan karyawan Freeport warga asli Papua. Tamatan Australia. Dia tidak bisa jadi direksi. Jabatan GM mentok. Tidak boleh. Lalu dia datang ke Jakarta beserta beberapa orang tokoh Papua. Nginap di Hotel Sentral Pramuka. Mau ketemu Fredy Numberi, Hatta, Mustafa, SBY. Mereka mau nuntut ada warga asli Papua jadi direksi di Freeport. Ujung-ujungnya dia ditawari uang USD 2 juta dan diancam. Disuruh pulang. Oh ya, yang fasilitasi karyawan Freeport yang mau nuntut jadi direksi Freeport Indonesia itu adalah Henky Luntungan dan Subur Budisantoso, elit PD. Gagal.

Saya baca hasil riset Marwan Batubara tentang Papua dan Freeport. Mau nangis lihat negara ini dirampok oleh elitnya sendiri. Tidak usah jauh-jauh anda datang ke Jayapura. Pagi-pagi anda pasti mudah jumpai warga asli Papua pake koteka, mabuk dan minta uang..ngemis. 1986 Amin Rais yg pertama sekali angkat isu Freeport jadi isu nasional. Suharto marah. Amin Rais jadi musuh negara. Sekarang Amin sudah pikun ?

artikel di atas merupakan kultwit @TrioMacan2000 tanggal 14/Apr/2012 06:57:30 PM yang telah di chirpstory di chirpstory[dot]com/li/6297 / sumber gambar: google.com

Papua: Referendum dan lepas dari NKRI?

"Papua akan mencoba referendum pada bulan Maret mendatang. Ini masalah serius," kata Ketua Umum Laskar Merah Putih, Eddy Hartawan, sebelum acara doa lintas agama di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (30/1/2010) malam ini.

Berita di atas saya baca di kompas.com (Sabtu, 30 Januari 2010), mengenai keutuhan Negara Republik Indonesia yang terancam dengan rencana lepasnya Papua dari NKRI. Apakah Papua akan bernasib sama dengan Timor Timur (Timor Leste) yang sudah lepas dari Indonesia?

Sekedar mengingat mengenai Timor Timur, pada tanggal 30 Agustus 1999, PBB mengadakan sebuah referendum di Timor Timur yang diikuti oleh 450.000 penduduk Timor Timur (sekitar 98,6 persen dari penduduk yang terdaftar). Isi referendum saat itu adalah pilihan bagi rakyat Timor Timur dengan dua opsi yaitu tetap jadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas, atau berdiri sendiri lepas dari Indonesia. Hasilnya, seperti yang diumumkan oleh Sekjen Kofi Anam tanggal 4 September 1999 : 79% penduduk yang berhak memilih menghendaki merdeka lepas dari Indonesia, 21% mau tetap menjadi bagian Indonesia dengan iming-iming status otonomi luas. Timor Timur-pun lepas dari Indonesia dan saat ini berganti nama menjadi Timor Leste.

Lalu, apakah Papua akan berdiri sendiri lepas dari Indonesia?

Kenapa Papua berniat mengadakan referendum? Pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah rakyat Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki dan merasakan hasil dari bumi Cendrawasih. Hasil bumi mereka hanya diambil sebanyak-banyaknya, tapi mereka hanya menikmati sisa-sisanya saja. Kemakmuran masih jauh dari mereka.

Coba lihat apa yang ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman di dalam bukunya (*) yang telah dilarang. Bahwa sejak diklaim bergabung dengan Republik Indonesia pada 1963, rakyat Papua merasa hidup dalam penjajahan. Dalam catatan Yoman, selama 3,5 abad Belanda menjajah, tak satu pun peluru melukai rakyat Papua. Justru di bawah Indonesialah darah bersimbah di bumi Cenderawasih.

Melalui buku terbarunya ini, Socrates Sofyan Yoman berusaha menjawab doktrin keliru yang diajarkan pemerintah kepada masyarakat Indonesia tentang Papua Barat. Bisa juga disebut sebagai kritik. Bahwa sejak diklaim bergabung dengan Republik Indonesia pada 1963, rakyat Papua merasa hidup dalam penjajahan.

Di dalam bukunya Yoman menulis, OPM –selama ini diartikan pemerintah Indonesia sebagai Organisasi Papua Merdeka – adalah sebuah gerakan separatis atau makar. Padahal tak begitu. Bagi orang asli Papua, OPM kependekan dari Otonomi, Pemekaran, Merdeka.

Artinya, program otonomi yang dicanangkan sejak 1969, kemudian diperkuat lagi dengan otonomi khusus pada 2001, gagal. Program pembentukan daerah baru yang dijalankan berbarengan dengan otonomi khusus justru mengacaukan tatanan kehidupan ekonomi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Orang etnis asli Papua semakin terpinggirkan. Bahkan terancam dipunahkan secara sistematis.

Akankah Papua melakukan referendum dan lepas dari NKRI?

Mudah-mudahan Papua – meminjam istilah B.J Habibie - tidak menjadi kerikil di dalam sepatu, seperti Timor Timur dulu. Dan melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintah pusat harus segera menanggapi hal ini dengan baik dan tegas. Tapi ingat bukan dengan model represif seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintahan dulu di Aceh. Semoga Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.

(*) : Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri. Penerbit: Reza Enterprise, 2008

Gambar: google.com